PALU – Aksi unjuk rasa berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kota Palu Menggugat di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Senin (1/9/2025), berlangsung damai, tertib, dan kondusif.
Massa menolak kenaikan gaji pejabat, pungutan pajak 10 persen, serta RUKHUP, sekaligus mendesak evaluasi izin-izin pertambangan di daerah.
Pimpinan DPRD Sulteng turun langsung menemui pengunjuk rasa, mulai dari Ketua DPRD Muhammad Arus Abdul Karim, Wakil Ketua I Aristan (NasDem), Wakil Ketua II H. Syarifudin Hafid (Demokrat), hingga sejumlah anggota seperti Hendri Kusuma Muhidin (Golkar), Muh. Safri (PKB), Hj. Vera Mastura (Gerindra), Hj. Wiwik (PKS), dan Hidayat Pakamundi (Demokrat).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua DPRD Syarifuddin Hafid mengapresiasi aksi yang berjalan tanpa anarkis.
“Ini adalah bentuk penyampaian aspirasi yang elegan. Semua berjalan damai, tertib, dan lancar. Kami tentu sangat mengapresiasi sikap dewasa para demonstran,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Sulteng selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat selama disampaikan melalui mekanisme demokratis.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, M.Si., juga hadir bersama Kapolda, Danrem, Wali Kota Palu, dan unsur pimpinan daerah lainnya. Anwar menekankan pentingnya menjaga ruang dialog antara pemerintah dan rakyat.
“Pemerintah tidak anti kritik. Justru kami membutuhkan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki kebijakan. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan lebih mudah diperjuangkan untuk menemukan solusi,” tegasnya.
Menurut Anwar, kehadiran pejabat daerah dalam aksi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk hadir, mendengar, dan berdialog demi kepentingan rakyat.
Ia berharap aksi damai di Palu bisa menjadi contoh positif dalam memperjuangkan aspirasi sekaligus memperkuat sinergi rakyat dengan pemerintah daerah. (*)
Editor : Erlinuddin
