JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di 214 kabupaten/kota segera mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog.
Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi virtual bersama kepala daerah, Kamis (4/9/2025).
Menurut Tito, beras menjadi salah satu komoditas yang paling memengaruhi inflasi nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data BPS per 1 September 2025, jumlah daerah dengan tren kenaikan harga beras meningkat dari 200 menjadi 214 daerah.
“Tolong manfaatkan betul cadangan beras pemerintah di Bulog untuk intervensi harga,” tegas Tito.
Ia menekankan agar operasi pasar yang melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu.
Pemda diminta proaktif berkoordinasi dengan Bulog agar distribusi lancar hingga tingkat kecamatan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis harga beras akan menurun bila operasi pasar digelar konsisten hingga akhir tahun.
“Kalau ini bergerak sebulan penuh, bahkan sampai Desember, kami yakin harga beras bisa terkendali,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025.
Seluruh cabang Bulog di daerah sudah diminta mengawal distribusi beras sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Rakor yang juga dihadiri Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga beras di tengah tekanan inflasi pangan. (*)
Penulis : Moh. Fadhli Wahab
Editor : Ari Kasih Sabitau
