Seleksi PPPK Toraja Utara Diwarnai Kejanggalan, Peserta Ancam Lakukan Aksi Demo

Sejumlah peserta mengaku kecewa, bahkan marah, menyusul pengumuman hasil seleksi yang dinilai sarat kejanggalan dan tak berpihak pada tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.

Kelompok yang menamakan diri Forum Korban Seleksi PPPK mulai membentuk konsolidasi. Salah satu tokoh pemuda dari wilayah Pagala, Riu, dan Sekitarnya (Paris), Gessong alias Pong Datu, menjadi salah satu figur yang lantang menyuarakan ketidakadilan dalam proses seleksi tersebut.

“Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan cuma soal tidak lolos, tapi soal perlakuan tidak adil terhadap mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi di instansi pemerintah. Kami akan kawal sampai tuntas dan siap turun ke jalan,” tegas Gessong, saat berbicara dalam forum coffee sharing bersama para peserta yang tidak lolos, Minggu (20/07/2025) di Café Marsumelita, Singki.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kejanggalan Terstruktur

Menurut Gessong, dugaan penyimpangan dalam proses seleksi tidak bisa diabaikan. Ia menyebut sejumlah nama yang dinyatakan lolos tidak memiliki rekam jejak pengabdian sebagai tenaga Non-ASN.

Sebaliknya, banyak peserta yang sudah masuk dalam database BKN dan telah bertahun-tahun mengabdi di berbagai instansi pemerintah justru tidak terakomodasi dalam pengumuman kelulusan.

“Ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal moral. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah mengabdi malah lolos, sementara yang sudah kerja dari zaman ke zaman justru dikesampingkan?” ujarnya penuh nada kecewa.

Tuding Pemerintah Daerah Lalai

Gessong juga mengkritik keras sikap pemerintah daerah Toraja Utara yang menurutnya lamban dalam merespons kegaduhan ini. Ia menegaskan bahwa ada kesan pembiaran terhadap keresahan para tenaga honorer.

“Ini pekerjaan rumah besar untuk Pemda. Jangan sampai rakyat menilai bahwa pemerintah hanya peduli saat butuh, tapi lupa saat rakyat meminta keadilan. Jangan-jangan benar pepatah lama: habis manis sepah dibuang,” sindirnya.

Menuju Aksi Terbuka

Pertemuan di Café Marsumelita yang juga dihadiri sejumlah wartawan media online itu menjadi titik awal konsolidasi gerakan.

Para peserta bersepakat akan menyampaikan bukti-bukti yang mereka miliki kepada publik dan mengajukan laporan resmi ke Ombudsman RI, Komisi ASN, dan Kementerian PAN-RB.

Tak hanya itu, mereka juga merencanakan aksi demonstrasi damai di kantor BKPSDM Toraja Utara sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidakberesan dalam proses seleksi.

“Kami tidak anti pemerintah, tapi kami menuntut keadilan. Ini bukan serangan politik. Ini perjuangan para pengabdi yang merasa dilukai oleh sistem yang tidak transparan,” pungkas Gessong.(*)